Metafora “Pajak Berburu di Kebun Binatang” secara keras menggambarkan ketidakadilan sistem perpajakan. Istilah ini merujuk pada praktik otoritas pajak yang cenderung fokus mengejar dan menekan wajib pajak yang sudah terdata dan patuh (seperti karyawan atau UMKM). Mereka diibaratkan sebagai hewan di kandang, mudah dilacak, dan tidak bisa menghindar dari kewajiban pajak.
Wajib pajak kecil menjadi sasaran empuk karena penghasilan mereka—seperti gaji—sudah otomatis terpotong (withholding tax). Mereka adalah target yang pasti. Sementara itu, kelompok elit dan konglomerat yang memiliki kekayaan kompleks dan banyak aset di luar negeri (offshore) seringkali lolos dari radar pengawasan.
Ketidakseimbangan ini menciptakan ironi fiskal yang mendalam. Masyarakat berpenghasilan rendah merasa terbebani oleh pungutan rutin, sementara potensi penerimaan dari orang super kaya yang seharusnya besar sulit digali. Ini melemahkan kepercayaan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan Pajak Berburu di negara ini.
Faktor yang membuat elit sulit disentuh adalah struktur kekayaan yang rumit. Mereka mahir memanfaatkan celah hukum dan insentif pajak yang disediakan pemerintah, serta menggunakan skema penghindaran pajak yang canggih (tax avoidance). Kurangnya integrasi data lintas batas juga menjadi kendala utama untuk menjangkau aset mereka.
Pemerintah perlu meninggalkan strategi “Pajak Berburu” yang sempit ini. Strategi jangka pendek yang hanya menekan wajib pajak lama tidak akan pernah berhasil meningkatkan rasio pajak secara berkelanjutan. Yang dibutuhkan adalah reformasi fundamental untuk memperluas basis pajak yang selama ini didominasi pajak konsumsi.
Langkah solutif yang bisa diambil adalah menerapkan pajak kekayaan yang progresif dan Alternative Minimum Tax (AMT) bagi korporasi besar. Kebijakan ini akan memastikan bahwa mereka yang memperoleh laba besar, atau memiliki aset melimpah, membayar persentase pajak yang adil dan sesuai dengan kapasitas ekonominya.
Selain itu, reformasi administrasi pajak harus diperkuat, termasuk integrasi data yang komprehensif dari berbagai sumber seperti perbankan dan data kependudukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan profil wajib pajak yang akurat, sehingga petugas pajak dapat mengidentifikasi aset ‘hewan liar di hutan’ yang selama ini tidak tersentuh.
Pada akhirnya, kunci untuk meningkatkan kepatuhan adalah keadilan fiskal. Masyarakat akan lebih rela membayar Pajak Berburu jika mereka yakin bahwa setiap warga negara, terlepas dari status ekonomi, berkontribusi secara proporsional. Mengubah stigma menjadi kontribusi sosial memerlukan transparansi dan keadilan yang nyata.